⛅ Kekuasaan Eksaminatif Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Dijalankan Oleh

4 Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan A. Konstitutif. B. Legislatif. C. Federatif. D. Yudikatif. E. Eksaminatif. 5. Dalamsistem politik Indonesia hal ini dijalankan langsung oleh presiden yang dibantu oleh menteri. Dalam tatanan yang lebih rendah dilaksanakan oleh gubernur dan terakhir oleh bupati. Kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang diperuntukkan untuk membuat legislasi atau perundang-undangan. Oleh sebab itu, pada masa pemerintahan reformasi Mengutipdari buku Sejarah Indonesia Kelas 12 karya Abdurakhman, dkk (2018: 52), sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal dilandasi oleh UUD Sementara 1950 (UUDS 1950) sebagai konstitusi tertinggi. Berdasar ketentuan dalam UUDS 1950, sistem pemerintahan Indonesia dijalankan dengan sistem parlementer. DiIndonesia, kekuasaan ini dipegang oleh Pre siden. Akan tetapi, mengingat kegiatan menjalankan undang-undang tidak mungkin dijalankan seorang diri, Presiden memiliki kewenangan untuk mendelegasikan tugas eksekutif kepada pejabat pemerintah lainnya, yakni para menteri. Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia KekuasaanPemerintah Pusat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 - Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang berupa kepulauan yang bersatu dalam nusantara. Berdasarkan hal tersebut, UUD 1945 Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalamsistem pemerintahan demokrasi pancasila terdapat tujuh sendi pokok yang menjadi landasan, yaitu: 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum. Seluruh tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya. 2. Indonesia menganut sistem konstitsional menggambarkansebuah sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia. A. Tujuan Pembelajaran Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian dapat menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kemudian mampu mengidentifikasi sistem pemerintahan Republik Indonesia. Tujuanpenelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep Trias Politica dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen dan bagaimana prinsip-prinsip pengaturan sistem Trias Politica di Republik Indonesia di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Dwifungsiadalah gagasan yang diterapkan oleh Pemerintahan Orde Baru yang menyebutkan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia—terutama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat—memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dwifungsi sekaligus digunakan untuk membenarkan militer dalam meningkatkan pengaruhnya VlsHBBR.

kekuasaan eksaminatif dalam sistem pemerintahan indonesia dijalankan oleh